unclos 1982. (Article 3 dan Article 57 UNCLOS 1982). unclos 1982

Untuk mengimplementasi Konvensi Hukum Laut 1982, pada Undang-Undang No. Permasalahan Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan perma-salahan yang hendak dibahas dalam artikel ini. Wilayah yurisdiksi laut ini dapat mencakup zona tambahan, landas. Penarikan garis pangkal untuk mengukur lebar laut territorial harus sesuai dengan ketentuan garis pangkal lurus, mulut sungai dan teluk atau garis batas yang diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan itu dan garis batas. The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) , also called “Constitution for the oceans”, has 168 parties, and sets out the legal framework within which all activities in the oceans and seas must be carried out. Adapun, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan UU 17/1985. Pada pembukaan penandatanganan ini, UNCLOS III 1982 ditandatangani 117 negara dan dua badan lain (bukan negara) dan hingga kini telah ditandatangani oleh 158 negara termasuk negara-negara diConvention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, terdapat bagian tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan, pelestarian lingkungan laut, pencegahan, pengurangan, dan penguasaan pencemaran laut. Bahwa posisi Indonesia terkait hak kedaulatan atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE juga sangat jelas dan konsisten sesuai UNCLOS 1982, dan didukung oleh Sidang UNCLOS tahun 2016. Menurut Talos sebagaimana dikutip oleh Arsana9, garis pangkal kepulauan ditarik untuk menghubungkan titik terluar dari pulau terluar dan karang, dalam sebuah kepulauan. Konvensi ini berarti Indonesia harus tunduk pada peraturannya, termasuk ZEE,. "Oleh karena itu, baik Indonesia dan Tiongkok terikat pada ketentuan UNCLOS yaitu Indonesia secara mutlak memiliki sovereign rights di Laut. 38 tahun 2002 telah memagari wilayah perairan Indonesia. 10 Article 58. Negara pantai tidak hanya dapat melakukan eksploitasi di laut teritorialnya saja, namun juga di luar laut teritorialnya, salah satunya ialah landas kontinennya. Jika ingin berdaulat di laut, Indonesia harus bisa tegas terhadap semua pelanggaran kedaulatan. Sebelah barat dari meridian tersebut yang mencakup SamuderaThe following methods are suggested to measure a straight baseline under Article 7 of the 1982 UNCLOS: In localities where the coastline is deeply indented and cut into, or if there is a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity, the method of straight baselines joining appropriate points may be employed in drawing the. Political Boundaries UNCLOS. Các khoản đóng góp này được thực hiện thông qua Cơ quan quyền lực; cơ quan này phân chia các khoản đó cho các quốc gia thành viên, theo tiêu chuẩn phân chia công bằng có tình đến lợi ích và nhu cầu của các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia chậm phát triển. Sejak tahun 1985, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No. Dalam Bab IV Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982 diatur mengenai mekanisme penarikan garis pangkal kepulauan bagi negara-negara. 1, September 2008. Organizations: UNCLOS. on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) yang terdiri dari sembilan pasal yakni Pasal 46 - 54, yang berisi antara lain ketentuan-ketentuan tentang negara kepulauan, garis-garis pangkal kepulauan, status hukum dari perairan kepulauan, penetapan perairan pedalaman dalam perairan kepulauan, hak lintas damai melalui perairan kepulauan, hak lintas alur-UNCLOS 1982 disusun dalam konteks arus globalisasi ekonomi tengah berkembang pesat. 1 BAB 2 DASAR TEORI 2. Secara sistematika, ketentuan tentang Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982 berada pada Bab IV, mulai pasal 46 hingga pasal 54. This is the seventh and final volume of the most authoritative reference on the Third United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III, 1973-1982). Namun sejak 2010 Indonesia jadi “terlibat” dalam sengketa Laut China Selatan, setelah China secara sepihak mengklaim terhadap keseluruhan perairan Laut China Selatan. In 2021, nearly 40 years since the inception of UNCLOS, the two sides of the debate generally boil down to: (a) “This treaty is worth nothing to the United States now that the state has existed outside of it for so long”; or (b) “This treaty is more important today than it was initially because of. XV, khususnya Pasal. UNCLOS ke III tahun 1982 ini resmi diberlakukan sejak 10 desember 1982 sejak ditanda tangani oleh 119 negara termasuk Indonesia di Montego, Jamaika. (UNCLOS) 1982. Keberadaan UNCLOS 1982 merupakan salah satu hasil dari perjuangan Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatannya. Ada 320 pasal dengan sembilan lampiran yang ada di dalam konvensi ini. Pasal 194 ayat (1) jo. United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 (UNCLOS 82) adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bab XI UNCLOS 1982 untuk menyeimbangkan akomodasi conflicting interests sebagai mana dijelaskan sebelumnya dan Bab ini mengatur rezim hukum yang kompleks. In force: 1994-11-16. 1 TahunApa itu UNCLOS dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan kelautan dan perikanan Indonesia? Simak penjelasan ahli hukum laut Etty R. Kelautan UNCLOS 1982, banyak ketentuan baru yang berkaitan dengan laut muncul. Di dalam Bab tersebut, terdapat atas tiga istilah yang menjadi khas negara kepulauan, yaitu: Garis Pangkal Kepulauan, Perairan Kepulauan, dan Alur Laut Kepulauan. Yuk, langsung saja kita simak isi dari Konvensi PBB 1982 soal Hukum. Ngày ban hành: 1982 Thời gian bắt đầu hiệu lực: 1982 Tên tiếng Anh: Trích yếu: Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (tiếng Anh: United Nations Convention on Law of the Sea - UNCLOS), cũng gọi là Công ước Luật biển hay cũng được những người chống đối nó gọi là Hiệp ước Luật biển, là một hiệp ước quốc tế. Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap Kedaulatan Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia Oleh : Fithriatus Shalihah email : fithriatus@law. Salah satu dokumen ICAO yang dimuatLearn about the historical development and legal status of the UNCLOS, the comprehensive treaty that regulates the rights and obligations of states in the oceans, in this official publication by the UN. It entered into force on 14 November 1994 and is presently binding for 154 States, as well as the European Community (as of 24 July 2008). Indonesia juga menyampaikan bahwa UNCLOS 1982 adalah satu-satunya basis untuk penentuan maritime entitlement, kedaulatan dan hak berdaulat, yurisdiksi, serta legitimate interest di perairan dan laut. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui. com - Indonesia sebagai negara kepulauan diakui internasional. Pasal 123 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut tertutup atau setengah tertutup wajib bekerja sama, baik secara langsung maupun melalui organisasi. 3. The convention is sometimes referred to as the Law of the Sea Convention or the Law of the Sea treaty. UNCLOS ke III tahun 1982 ini resmi diberlakukan sejak 10 desember 1982 sejak ditanda tangani oleh 119 negara termasuk Indonesia di Montego, Jamaika. in English as the source text (ST) and in Bahasa Indonesia as the target text (TT) version entitled. By: Myron H. Specific legal regime of the exclusive economic zone. Registration Number. 45 tahun 2009. 1982-2007: 25th ANNIVERSARY OF UNCLOS. differences of opinion and UNCLOS was ado pted on 30 April 1982 by 130 . Menurut UN Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982) Article 121, pulau adalah massa daratan yang terbentuk secara alami yang dikelilingi air dan tidak tenggelam pada saat pasang tertinggi (dalam hal ini, mangrove, batu, gosong tidak termasuk sebagai kriteria pulau). Strategi pengelolaan dan pengamanan pulau - eprints. Title. Nuclear Law and Policy. 4. Pengaturan tentang bendera kapal sudah ada dalam Convention on the High Seas tahun 1958, dan kemudian ditambahkan dan disempurnakan dalam UNCLOS 1982. Pengertian Laut dan Klasifikasinya Dikutip dari laman Kemdikbud, laut merupakan air yang menutupi permukaan bumi yang luas dan umumnya mengandung garam dan terasa asin. Sebab, ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 telah memiliki kekuatan hukum mengikat tentang. XV, khususnya Pasal. Sistim Administrasi Pemerintahan Negara di Laut 4. Article 1. 4287 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982), selain negara daratan (land-locked states) dikenal tiga kategori negara, yakni negara pantai (goastal states)6, negara kepulauan (archipelagic state), dan negara yang tidak beruntung secara geografis (geographically disadvantages state). Selama ini Indonesia. Undang-undang (UU) NO. High seas routes or. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Konvensi PBB tentang Hukum Laut III Tahun 1982 (Unclos 1982) sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan hukum nasionalnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Konvensi ini sudah berlaku penuh di perairan Indonesia dan di perairan negara-negara yang sudah meratifikasi dengan undang-undang nasionalnya. UNCLOS Tahun 1982 menegaskan bahwa negara kepulauan seperti Indonesia dapat menentukan ALKI dan rute penerbangan di atasnya. Terutama tentu tidak mengklaim zona maritim tanpa ada alas hak yang sah sesuai hukum laut yang berlaku. UNCLOS terdiri dari 17 Bab dan 9 Lampiran, dimana pada UNCLOS tersebut mengatur mengenai Laut Teritorial, Zona Tambahan, Negara Kepulauan, ZEE, Landas Kontinen, lintas damai untuk pelayaran, hak-hak negara pantai hingga penyelesaian permasalahan terhadap sengketa laut yang terjadi pada sebuah negara. 38. UNCLOS 1982 sangat berpengaruh dalam masalah terakait dengan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura, walaupun pada UNCLOS 1982 tidak terdapat pasal-pasal yang secara signifikan mengatur mengenai reklamasi, namun ada beberapa pasal yang dapat dijadikan acuan oleh Indonesia sebagai pedoman dalam kasus reklamasi tersebut. Basis for the resolution of The convention resulted from the third United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS III), which took place between 1973 and 1982. In force: 1994-11-16. Sejak tahun 1985, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No. Internasional 1982, dikenal dengan sebutan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. [Legal Documents] PDF. Các khoản đóng góp này được thực hiện thông qua Cơ quan quyền lực; cơ quan này phân chia các khoản đó cho các quốc gia thành viên, theo tiêu chuẩn phân chia công bằng có tình đến lợi ích và nhu cầu của các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia chậm phát triển. Pasal 2 : kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan kalau negara kepulauan, dan sampai laut territorial atau laut wilayah. "Kita juga bertukar pikiran mengenai stabilitas dan keamanan kawasan. Penarikan garis pangkal untuk mengukur lebar laut territorial harus sesuai dengan ketentuan garis pangkal lurus, mulut sungai dan teluk atau garis batas yang diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan itu dan garis batas yang ditarik. 1 of 1973 On Indonesian Continental Shelf. Ketiga, berdasarkan UNCLOS 1982 Indonesia tidak memiliki overlapping claim dengan Tiongkok sehingga berpendapat tidak relevan adanya dialog apapun tentang delimitasi batas maritim. Global Health Law and Governance. Kemudian guna batas distrik negara berpantai akan meningkat luasnya cocok dengan peraturan hukum yang telah ditata dalam pasal 3 UNCLOS 1982. Date enacted: 1982-12-10. Unsustainable exploitation, pollution and the climate crisis threaten marine species and ecosystems around the world. [11]Dokumen UNCLOS 1982 yang mendasari pencemaran laut dapat dibaca pada artikel 207-212 (UNCLOS 1982_English version) dan (UNCLOS 1982_Bahasa Indonesia Version) Kegiatan penanggulangan pencemaran di Direktorat P4K dibagi menjadi empat kegiatan yakni: Sampah Laut (marine debris) klik disini; Tumpahan Minyak (oil spill) klik disini;. 000 pulau dan 100. UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan PP No. Pulau Kecil Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis hak dan kewajiban negara dalam mengimplementasikan Konvensi Hukum Laut (Unclos) 1982 yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on The Law of The Sea , dan menganalisis kebijakan kelautan. Pada akhirnya perjuangan-perjuangan di atas dapat dipenuhi pada ketetapan Konvensi Hukum Laut Ke III tahun 1982 mengakui bahwa seluruh wilayah laut termasuk perairan pedalaman Indonesia merupakan. Dokumen UNCLOS 1982 yang mendasari pencemaran laut dapat dibaca pada artikel 207-212 (UNCLOS 1982_English version) dan (UNCLOS 1982_Bahasa Indonesia Version). Konsep Landas Kontinen pertama kali di dunia diusung oleh Amerka Serikat. SECTION 1. Penegakan hukum tersebut harus dilakukan oleh negara-negara bendera, negara pelabuhan, dan negara pantai. Berdasarkan Unclos 1982, negara pantai yang berdekatan dengan Indonesia seperti India, Australia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Republik Palau juga mengukur lebar laut teritorial, ZEE dan landas kontinen dari garis pangkal masing-masing dan pasti mengklaim laut dan dasar laut di bawah penguasaan dan kontrol masing-masing negara. It was opened for. 40 Article 59. Ngày 10/12/1982, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) chính thức được ký kết. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1982 untuk mengatur masalah kelautan telah menghasilkan Konvensi Hukum Laut (The United Nations Convention on the Law of the Sea) dengan 320 pasal dan 9 lampirannya. UNCLOS 1982 “mendaulat” Indonesia sebagai negeri kepulauan terbesar di dunia. Contoh pe rjanjian internasional antara lain UNCLOS 1982, SUA Convention, ReCAAP, VCLT 1961, dan lain- lain. Less than 3% of the global ocean has escaped human pressure. Unsustainable exploitation, pollution and the climate crisis threaten marine species and ecosystems around the world. Akan tetapi, UNCLOS 1982 memberikan pengaturan akan hak-hak. 1. This chapter is a critical review of the UNCLOS-1982. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. The United Nations Convention on the Law of the Sea was opened for signature at Montego Bay, Jamaica, on 10 December 1982. 13/L. Especially for routes at sea, the archipelagic state can create one shipping route or can create separate traffic schemes for separate routes (TSS). Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut mengatur beberapa pokok penting terkait hukum kelautan. Bab. Sebuah negara pantai menurut hukum internasional, berhak mengklaim wilayah maritim yang diukur dari garis pangkalnya, meliputi zona maritim yang telah diatur dalam UNCLOS 1982. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang. Article55. Latar Belakang Masalah Pengaturan Landas Kontinen Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 sudah cukup 1 Artikel Skripsi. Pada periode tahun 1945 hingga 1973 terjadi ekspansi perdagangan antar negara yang mendorong dibentuknya institusi internasional untuk tujuan kerja sama di bidang. (Article 3 dan Article 57 UNCLOS 1982). The maritime zone is the territorial sea, extended up to twelve nautical miles from the relevant baselines. Legal status of the territorial sea, of the air space over the. Latar Belakang Masalah Konvensi hukum laut internasional yang dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 merupakan suatu pembaharuan Hukum Internasional yang merefleksikan adanya. Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum Positif di Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang,. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen. It is seen that this Convention has generated a multiplicity of maritime disputes around the world, the underlying causal factor being its overly legalistic logic, ignoring economic differences and establishing equivalence of island’s entitlement with coastal state rights. The convention, described as a “constitution for the oceans,” represents an attempt to codify international law. UNCLOS có hiệu lực từ năm 1994, và cho đến tháng 10 năm 2014, có 167 quốc gia và Cộng đồng châu Âu đã tham gia Công ước này. Part I - Introduction; Part II - Territorial sea and contiguous zone. UNCLOS 1982 membawa konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yaitu adanya amanat yang harus dilaksanakan berupa hak-hak dan kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan Indonesia berdasarkan hukum internasional. UNCLOS is an international agreement that establishes a legal framework for all marine and maritime activities. - UNCLOS 1982 tidak menjelaskan upaya yang dapat dilakukan negara- negara ketika ada suatu kapal yang berlayar di laut. wilayah laut sesuai dengan UNCLOS 1982 dan menegaskannya dalam Maritime Legislation Amandment Act 1994 yang merupakan amandemen dari Sea and Submerged Land Act 19738. UNCLOS 1982 antara lain ”di antara pulau-pulau Indonesia tidak ada laut bebas, dan sebagai Negara Kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (base lines) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar”. bab ii laut teritorial dan zona tambahan. Aturan UNCLOS tersebut dihitung berdasarkan kriteria geologi dan jarak dengan tidak melebihi 350 mil laut. Sebaliknya, UNCLOS 1982 juga memberikan hak dan kewajiban yang jelas bagi negara bendera kapal dan kapal asing yang sedang melaksanakan hak lintas damai dan hak lintas transit di alur laut kepulauan negara pantai. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan bahwa posisi Indonesia saat ini bukan posisi baru dan posisinya selalu. Negara-negara Peserta pada Konvensi ini,12 Article 104. India and Italy are registered as the members of UNCLOS 1982, in which dispute once arose between the. Selain negara-negara yang telah disebukan diatas, masih banyak negara lainnya yang telah membuat pengaturan tentang zona tambahan sesuai UNCLOS 1982. Menurut UN Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982) Article 121, pulau adalah massa daratan yang terbentuk secara alami yang dikelilingi air dan tidak tenggelam pada saat pasang tertinggi (dalam hal ini, mangrove, batu, gosong tidak termasuk sebagai kriteria pulau). Hukum laut internasional diatur dalam sebuah perjanjian internasional bernama United Nations on the Law of the Sea 1982 (“UNCLOS 1982"). 2, No. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982 is an international agreement that establishes the legal framework for marine and maritime activities. Scope of this Part Article 36. UNCLOS 1982 adalah : 1. PEMBUKAAN. By taking several approaches, the approach of legislation (approach approach). Considered the “constitution for the oceans”, the Convention aims to provide the legal framework for all human activities in the sea. UNCLOS was signed on 10 December 1982 in Montego Bay, Jamaica and entered into force in 1994. There are many provisions. PDF | On Mar 17, 2016, Thanet Aphornsuvan published The 1982 UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and its implication to ASEAN unity | Find, read and cite all the research you. Berdasarkan Unclos 1982, negara pantai yang berdekatan dengan Indonesia seperti India, Australia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Republik Palau juga mengukur lebar laut teritorial, ZEE dan landas kontinen dari garis pangkal masing-masing dan pasti mengklaim laut dan dasar laut di bawah penguasaan dan kontrol masing. B. Konvensi PBB 1982 adalah konvensi hukum laut yang membahas perihal hukum kelautan termasuk aturan di dalamnya. Statute of the International Court of Justice tahun 1945. Rec. UNCLOS 1982 tetaplah merupakan suatu instrumen hukum internasional hasil negosiasi Negara-negara sepanjang 9 tahun selama Konferensi Hukum Laut PBB III tahun 1973-1982, sehingga cukup banyak definisi dan terminology dalalam UNCLOS 1982 yang relative ambigu dan fleksibel dan cukup membingungkan serta merupakan hasil quid pro quo, tawar menawar. Namun di sisi lain, Tiongkok mengklaim. Ketiga, berdasarkan UNCLOS 1982 Indonesia tidak memiliki overlapping claim dengan Tiongkok sehingga berpendapat tidak relevan adanya dialog apapun tentang delimitasi batas maritim. 58 Article 105. Mochtar dikenal sebagai tokoh yang membuat wilayah perairan dan kepulauan Indonesia diakui internasional lewat konvensi hukum laut (UNCLOS) PBB 1982. Rezim ZEE merupakan suatu pengaturan baru yang menciptakan perubahan mendasar di dalam. 76, TLN. Pemerintah Malaysia menolak Peta Standar China Edisi 2023 yang menunjukkan klaim sepihak atas wilayah maritim Malaysia berdasarkan Perjanjian. . Español. UNCLOS 1982 wilayah ini disebut sebagai ”The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea. Ketertinggalan hukum atau ketidak sesuaian hukum dalam UNCLOS terindikasi dalam pengaturan khususnyaA. Artinya dalam UU Landas KontinenUnited Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) (Montego Bay, 10 December 1982) PREAMBLE PART I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Unclos 1982 e. Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (bahasa Inggris: International Tribunal for the Law of the Sea, disingkat ITLOS) adalah pengadilan internasional yang dibentuk oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, pada 10 Desember 1982. - 7 - 目 录(续) 第一 一条 海盗行为的定义 第一 二条 军舰、政府船舶或政府飞机由于其船员或机组成员发生叛变而 Mengacu kepada UNCLOS 1982 sangat jelas dinyatakan bahwa negara kepulauan memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah perairannya termasuk ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta sumber kekayaan yang terkandung di bawahnya. It established three institutions: International Tribunal for the Law of the Sea; International Seabed Authority This is the seventh and final volume of the most authoritative reference on the Third United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III, 1973-1982). Related URLs: Subjects: Unspecified. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Volume VI. Rights and duties of other States in the exclusive economic zone. bab i pendahuluan. SECTION 1. In this paper, the author argues that Article 121 paragraph (3) UNCLOS is quite. No. Masyarakat internasional telah mengakui bahwa ada bagian laut yang karena keadaannya yang khusus disebut sebagai perairan kepulauan. Dengan adanya konvesi hukum laut UNCLOS 1982 yang menjelaskan pada pasal 76 ayat 1 bahwa: “Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar lautthe Law of the Sea (UNCLOS) 1982, sedangkan premis minor ialah fakta hukum yang terjadi mengenai kasus pembajakan oleh perompak Somalia di laut lepas, dan dari kedua hal. Sedangkan faktor kendala penerapan garis pangkal dalam UNCLOS 1982 yaitu: adanya interpretasi samar dalam pasal-pasal mengenai garis pangkal; tidak adanya sanksi atau teguran secara internasional atas pelanggaran negara dalam penerapan UNCLOS 1982; tidak adanya batas waktu pendepositan peta ke Sekretaris Jenderal PBB; tidak adanya. vol. Konvensi terbesar, terpanjang, dan terpenting ini tidak luput dari ketertinggalannya atas perkembangan kehidupan yang cepat. Masyarakat internasional telah mengakui bahwa ada bagian laut yang karena keadaannya yang khusus disebut sebagai perairan kepulauan. (Baca: Ini Kekayaan Biota Laut di Perairan Natuna dan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia. 26 April 1960, dikenal dengan UNCLOS II, namun konferensi ini tidak menghasilkan konvensi apapun sehingga dianggap gagal, sehingga PBB kembali mengadakan konferensi hukum laut III ditahun 1973 hingga 1982 atau dikenal dengan UNCLOS III di Montego Bay. Misalnya disebutkan kedua belah pihak harus menetapkan batas maritim untuk mencapai solusi yang adil Contoh kasus penetapan batas wilayah laut adalah antara. Termasuk di dalamnya ialah. Abstrak:. uir.